Bagian Berita Hari Ini adalah bagian yang diperbarui setiap hari dan berisi informasi terkini mengenai topik-topik yang mewarnai pemberitaan di media massa Indonesia pada hari ini. Sebagian besar berita yang diterbitkan di sini meliputi hal politik, ekonomi dan sosial. Namun, seiring dengan penampilan berita terkini, tentu belum meliputi analisis yang mendalam. Silakan lihat kolom Berita, Keuangan atau Bisnis jika Anda ingin membaca topik tertentu dengan analisis yang lebih mendalam.
Pada hari Kamis (03/09), para pejabat dari Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia menandatangani sebuah letter of intent untuk sebuah penelitian bersama untuk fase kedua dan ketiga proyek tembok laut raksasa (National Capital Integrated Coastal Development, disingkat NCICD) di lepas pantai Ibukota Indonesia, Jakarta.
Indonesia telah membatalkan pengembangan jalur kereta berkecepatan tinggi antara Ibukota Jakarta dan Bandung (Jawa Barat) karena Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan sebuah kereta yang bisa mencapai kecepatan lebih dari 300 kilometer (km) per jam untuk rute yang relatif singkat (150 km) di antara kedua kota. Selain jarak yang pendek, juga akan ada sekitar 14 stasiun yang didirikan di antara dua stasiun terminal, mengimplikasikan bahwa kereta ini perlu direm berkali-kali sebelum bisa mencapai kecepatan maksimumnya.
Mulai kuartal ke-4 tahun 2015 para Gobernor di Indonesia akan memiliki kekuasaan untuk mencabut izin pertambangan kalau penambang - yang beroperasi menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) - gagal memenuhi persyaratan status “clean-and-clear”. Status “clean-and-clear” menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan tersebut tidak memiliki royalti dan kewajiban pajak lain yang belum dibayar, memenuhi komitemen eksplorasi dan lingkungan hidup, tidak melanggar batasnya tanah, dan memiliki izin-izin kehutanan yang diperlukan.
Di tahun 2016, para investor akan dapat membeli obligasi syariah (dikenal sebagai sukuk) bernilai kira-kira Rp 13,7 triliun yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Jumlah ini hampir dua kali lipat jumlah obligasi syariah yang akan direncanakan untuk diterbitkan Pemerintah di tahun ini (Rp 7,14 triliun). Indonesia akan menggunakan hasil dari penjualan obligasi tahun depan untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur negara ini (contohnya jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, rel kereta, jembatan dan universitas-universitas Islam).
