Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, mengatakan produksi obat-obatan di Indonesia sudah berkembang dengan baik. Namun, hanya 10% dari bahan baku (diperlukan untuk memproduksi obat-obatan) yang bersumber dari dalam negeri.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Indonesia setiap tahun mengalami kerugian sekitar Rp 5 triliun karena lembaga ini mensubsidi pelayanan kesehatan untuk segmen masyarakat miskin Indonesia. Mengingat bahwa 90% bahan baku obat-obatan merupakan hasil impor, sebagian dari dana BPJS Kesehatan (yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) Pemerintah Pusat mengalir ke luar negeri.

Menteri Nasution mengatakan pentingnya menjaga supaya dana tersebut tetap ada di dalam negeri dan oleh karena itu salah satu paket stimulus berikutnya dari Pemerintah akan fokus pada meningkatkan sumber bahan baku dalam negeri untuk produksi obat-obatan (dalam negeri). Menteri Perindustrian Indonesia, Saleh Husin mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan insentif (seperti tunjangan pajak atau pembebasan pajak) untuk investasi di industri obat dalam negeri. Kementerian Perindustrian juga mempertimbangkan untuk membuka ruang bagi investasi asing di sektor ini sampai 100%. Saat ini, kepemilikan asing dalam perusahaan yang memproduksi bahan baku untuk obat-obatan dibatasi sebesar 85%.

Dua perusahaan farmasi besar di Indonesia, yang saat ini terutama berfokus pada produksi produk-produk kesehatan hilir, adalah Kalbe Farma dan Kimia Farma. Namun, kedua perusahaan tersebut meningkatkan fokus mereka pada produk hulu (yaitu bahan baku untuk produksi obat-obatan). Kalbe Farma sedang membangun pabrik (untuk produksi bahan baku) di Cikarang (Jawa Barat). Pabrik ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2017 atau 2018. Sementara itu, Kimia Farma telah menginvestasikan Rp 100 miliar pada pabrik produksi bahan baku, yang juga ada di Cikarang.

Sejak bulan September 2015 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan delapan paket stimulus ekonomi - yang mencakup langkah-langkah deregulasi, insentif untuk investasi, dukungan untuk industri lokal, dan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat - dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan telah jatuh ke posisi terendah dalam enam tahun pada 2015.

Paket Stimulus Ekonomi diluncurkan Pemerintah Indonesia:

Package Unveiled Main Points
1st 9 September • Boost industrial competitiveness through deregulation
• Curtail red tape
• Enhance law enforcement & business certainty
2nd 30 September • Interest rate tax cuts for exporters
• Speed up investment licensing for investment in industrial estates
• Relaxation import taxes on capital goods in industrial estates & aviation
3rd 7 October • Cut energy tariffs for labor-intensive industries
4th 15 October • Fixed formula to determine increases in labor wages
• Soft micro loans for >30 small & medium, export-oriented, labor-intensive businesses
5th 22 October • Tax incentive for asset revaluation
• Scrap double taxation on real estate investment trusts
• Deregulation in Islamic banking
6th 5 November • Tax incentives for investment in special economic zones
7th 4 December
• Waive income tax for workers in the nation's labor-intensive industries
• Free leasehold certificates for street vendors operating in 34 state-owned designated areas
8th 21 December • Scrap income tax for 21 categories of airplane spare parts
• Incentives for the development of oil refineries by the private sector
• One-map policy to harmonize the utilization of land

Various sources

Paket stimulus kesembilan ditetapkan untuk dirilis pekan ini. Namun, paket ini tidak akan fokus pada produksi dalam negeri dari obat-obatan. Kemungkinan besar Pemerintah akan fokus pada industri obat dalam paket kesepuluh atau kesebelas.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia - badan Pemerintah yang melayani investasi -, mendukung investasi dalam produksi bahan baku dalam negeri untuk obat-obatan karena sektor ini termasuk dalam daftar prioritas BKPM. Daftar tersebut mencakup pengembangan industri manufaktur, bahan baku, substitusi impor, dan pertanian di Indonesia.

Bahas