Pemerintahan Joko Widodo

Pemilihan Umum 2014

Pemilu Legislatif

Karena kasus-kasus korupsi di PD dan fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah mencapai batas maksimum dua kali masa jabatan presiden (walau dukungan baginya sudah turun drastis di tahun terakhir kepresidenannya), PD tidak memainkan peran besar dalam pemilu legislatif 2014. Bahkan, ada pendatang baru yang jadi pusat perhatian. Joko Widodo, mantan pengusaha (furniture dan properti), menjadi sosok yang sangat populer. Sebagai walikota Solo (Jawa Tengah) periode 2005-2012, ia tertarik untuk menjalin hubungan dekat dengan warga kota, sambil memperkenalkan serangkaian reformasi dan perubahan-perubahan positif lainnya.

Widodo, dikenal dengan nama Jokowi, kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dibantu oleh calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal dengan nama Ahok), anggota etnis Tionghoa Kristen. Kedua pria ini mengalahkan gubernur yang menjabat, Fauzi Bowo, dan menjadi pemimpin Ibukota Indonesia pada tahun 2012. Jokowi melanjutkan pendekatan dan gaya yang ia tunjukkan di Solo, menjadi terkenal sebagai betul-betul “pria merakyat". Dia mereformasi pendidikan lokal, kesehatan dan transportasi umum, sambil meningkatkan transparansi untuk mencegah perilaku korupsi. Jokowi dan Ahok sering digambarkan seperti Batman dan Robin dari Jakarta karena tindakan mereka yang tegas dan cepat serta sikap pro-rakyat.

Menjadi gubernur Ibukota Indonesia otomatis membuat Jokowi mulai mendapatkan banyak perhatian dari media di Indonesia dan menjelang Pemilu 2014 ia termasuk - dan biasanya memimpin - dalam jajak pendapat publik untuk Pemilu Presiden 2014. Namun, sebagai tokoh non-partisan, ia membutuhkan partai politik untuk mendukungnya. Setelah sebuah  periode penuh spekulasi, akhirnya diumumkan pada awal tahun 2014 bahwa PDI-P - masih di bawah kepemimpinan Megawati - akan mendukung Jokowi dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Ketika berita ini mulai menyebar, para investor asing dan domestik langsung mengalirkan banyak dana ke pasar modal Indonesia.

Namun ada persaingan yang serius. Golkar, selalu kekuatan politik yang stabil dan solid, terus memiliki dukungan luas di seluruh negeri (terutama di luar pulau Jawa). Namun, Golkar punya satu kelemahan: pemimpinnya sekarang adalah pengusaha kontroversial Aburizal Bakrie. Bakrie Group adalah salah satu konglomerat terkaya di Indonesia, tapi sering dilanda skandal dan masalah utang. Salah satu perusahaan yang terkait dengan Bakrie disinyalir menyebabkan aliran lumpur raksasa di Sidoarjo (Jawa Timur). Kenaikan Bakrie sebagai ketua Golkar adalah salah satu dari banyak contoh bahwa politik uang tetap merupakan faktor penting dalam perpolitikan Indonesia. Meskipun Golkar bisa mengandalkan banyak dukungan rakyat, hanya sedikit yang percaya bahwa Bakrie memiliki kesempatan untuk menjadi presiden.

Ada juga mantan jenderal TNI Prabowo Subianto yang kontroversial  yang telah mendirikan sebuah partai politik baru: Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Meskipun ia terkait dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, Prabowo menjadi tokoh populer karena ia memiliki karakter yang kuat (setelah sepuluh tahun pemerintahan tidak tegas Yudhoyono banyak orang Indonesia kembali menginginkan seorang pemimpin yang kuat). Selain itu, ia bisa mengandalkan jaringan yang kuat di seluruh negeri (dan memiliki sumber daya keuangan untuk membiayai jaringan ini).

PDI-P memenangkan pemilu legislatif 2014 dengan mengumpulkan 18.95 persen dari suara. Namun, ini adalah kemenangan yang jauh lebih kecil dibanding prediksi kebanyakan orang dan analis sebelumnya maka sejumlah orang mulai mempertanyakan apakah Jokowi memang pembuat mujikzat seperti dugaan awal. Golkar berada di posisi kedua dengan 14.75 persen, diikuti oleh Gerindra (11.81 persen). Seperti dugaan, PD kehilangan sekitar setengah suara dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Pemilu Legislatif Indonesia 2014:

	2014	2009	2004	1999
PDI-P	19.0%	14.0%	18.5%	33.7%
Golkar	14.8%	14.5%	21.6%	22.4%
Gerindra	11.8%	4.5%	-	-
PD	10.2%	20.8%	7.5%	-
PAN	7.6%	6.0%	6.4%	7.1%

Pemilu Presiden

Ambang batas yang sama digunakan dalam Pemilu 2014 untuk pemilihan presiden, yang berarti bahwa partai - atau koalisi partai - yang mengontrol setidaknya 20 persen kursi di DPR atau menerima 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif dapat menominasikan calon presiden.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2014 ada empat partai politik yang berhasil memperoleh jumlah suara yang signifikan (>10 persen) dan dengan demikian memiliki kekuatan ketika melakukan tawar-menawar untuk kandidat presiden. Partai-partai ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra dan PD. Namun, PD berada dalam penurunan karena skandal-skandal korupsi sementara tidak muncul pemimpin baru dalam partai ini yang bisa memulihkan dan membawa partai ini ke era yang baru. Karena lebih merupakan kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadikan dia presiden, partai itu pada dasarnya bukan apa-apa tanpa dia (Yudhoyono tidak bisa bersaing di Pemilu 2014 karena batasan dua periode jabatan presiden).

Sementara itu, Golkar secara internal terpecah mengenai kepemimpinan dan pencalonan ketuanya yang kontroversial Aburizal Bakrie. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua calon (juga berdasarkan berbagai jajak pendapat): Joko Widodo (didukung oleh PDI-P) dan Prabowo Subianto (dengan Partai Gerindra-nya). Namun, mereka membutuhkan mitra koalisi serta pasangan (calon wakil presiden).

Jokowi bekerja sama dengan veteran politik Jusuf Kalla. Pasangan ini didukung oleh PDI-P, NasDem, PKB dan Hanura. Pasangan lain terdiri dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (mantan menteri ekonomi dan ketua PAN). Pasangan ini didukung oleh Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Golkar. Fakta bahwa Kalla (yang memiliki sejarah panjang dalam partai Golkar) bekerja sama dengan Jokowi menunjukkan perpecahan tingkat tinggi dalam partai Golkar yang - secara resmi - mendukung Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu ini. Hal ini memperdalam perpecahan tersebut di partai Golkar.

Awalnya, Jokowi memimpin jajak pendapat dengan margin yang agak besar. Namun, dengan semakin mendekatnya pemilu presiden (dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2014), keunggulan Jokowi memudar. Hal ini terutama disebabkan oleh jaringan yang baik dari Prabowo (sampai ke tingkat petani) dan liputan pers yang baik. Didukung oleh Grup Bakrie (yang memiliki stasiun televisi, website dan majalah) liputan pers yang positif dari Prabowo tersebar ke seluruh nusantara. Sementara itu, Jokowi didukung oleh stasiun berita (MetroTV) yang dimiliki Ketua NasDem Surya Paloh.

Klik di sini untuk melihat daftar anggota di kabinet Indonesia saat ini

Under Construction

Poll Indonesia Investments: