Stakeholders in Indonesia's property sector may regret to learn that Indonesia's House of Representatives (DPR) decided to postpone deliberations on the tax amnesty bill until (at least) April 2016. This tax amnesty bill, originally planned to be implemented in early 2016, offers attractive tax rates to those tax evaders who declare untaxed wealth and repatriate their funds to Indonesia. If implemented in early 2016, then the bill was estimated to generate up to USD $4.4 billion in additional tax revenue in 2016. Meanwhile, part of repatriated funds would find their way into the nation's property sector.

Lanjut baca ›

Sejalan dengan paket kebijakan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Pemerintah berencana untuk merevisi kebijakan pajak barang mewah untuk rumah. Saat ini, rumah-rumah bernilai lebih Rp 2 miliar dikenai pajak barang mewah 20%. Pemerintah kini berencana untuk menaikkan batasannya menjadi Rp 10 miliar. Pajak barang mewah Indonesia diperkenalkan oleh rejim Orde Baru Suharto dalam rangka membatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Lanjut baca ›

Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro sedang menyelesaikan sebuah studi berkaitan dengan kemungkinan mengizinkan kepemilikan asing atas properti di Indonesia. Dalam upaya untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan negara melalui pajak, Pemerintah Indonesia mungkin akan mengizinkan warganegara asing (ekspatriat) untuk memiliki apartemen yang mewah di kota-kota besar di Indonesia. Apartemen ini harus bernilai minimal Rp 5 miliar menurut proposal saat ini. Brodjonegoro menekankan bahwa ekspatriat tidak akan diizinkan memiliki rumah di darat.

Lanjut baca ›

Real Estate Indonesia (REI) advises the Indonesian government to open up the country's property sector to foreign ownership as this is considered to benefit the Indonesian economy through the collection of taxes and foreign exchange earnings. According to Teguh Kinarto, vice-chairman of the REI's Central Board, the state can gain a lot of revenues through taxes, such as the property tax of 10%, luxury tax of 20%, as well as various other taxes. Currently, foreigners can only buy the right to use property in Indonesia, not the right to own.

Lanjut baca ›